undang undang angkutan umum. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. undang undang angkutan umum

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah. Pasal 38. 19. ketentuan umum 2. SIM tersebut terdiri atas 2 (dua) jenis: [5] SIM kendaraan bermotor perseorangan; dan. Jenis. hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perjanjian pengangkutan baru dinyatakan terjadi apabila telah dituangkan dalam surat angkutan (vrachtbrief). Terminal adalah prasarana transportasi jalan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur : a. 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan solusi apa yang harus ditempuh. 8Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pemilik/pengelola mobil travel sebagai perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar keamanan bagi pengguna jasa. Peraturan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2 Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 2017 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324); 4. 22/2009 hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen , Cet. Pasal 116 Ayat 1 berbunyi: "Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai rambu lalu lintas. Dalam Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya disebutkan. pasal 1 angka 12 . angkutan umum, perpustakaan dan sebagainya yang mudah diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang 6 / 60. ADVERTISEMENT. Namun demikian Dalam implementasi program ini banyak masalah hukum yang timbul dan membuat bus ini tidak sah secara hukum berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sebab kendaraan umum angkutan barang atau kendaraan umum angkutan orang harus dimiliki dengan status badan hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. Opini Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun… Mengenali UU Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; b. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Bagian Kedua : Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum . Dalam pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi “Surat angkutan merupakan persetujuan2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Pengertian dan Ruang Lingkup Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi merupakan. Bisnis. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. penyelenggaraan 6. Istilah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETENTUAN UMUM : Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 1. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. 5 Marlina Dea and Anita Trisiana, “Kampung Tertib Lalu Lintas Sejak Dini Untuk Mendukung Internalisasi Pendidikan Karakter Di Masyarakat,” Citizenship JurnalUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air. METADATA PERATURAN. "Dan bisa kita lihat seluruh angkutan umum di Jakarta, itu mayoritas sudah berusia maksimum 10 tahun, dan jika. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib. (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :. (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 1 Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. Pengangkutan barang bisa dilakukan baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. 14. Kebijakan ini bertujuan untuk mencari model penanganan transportasi yang aman dan sehat. upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara,. Pokok-pokok pikiran dalam uraian mengenai kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut: Jenis dan fungsi kendaraan. upaya memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke. Asas transparan Dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-undang lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan yang dimaksud dengan asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam. 2. B. angkutan 11. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dengan Undang- Unadang. tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perawakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudianPemerintah Kota Kediri mengembangkan sistem angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit; c. 21, No. Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian. Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 224 responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Beritawarganet. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikPENGELOLAAN ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang : a. Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. BAB I. Pengertian angkutan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta. Transportasi umum pada umumnya termasuk kereta api dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai pnerbangan, feri, taksi, dan lain-lain. Undang -U ndang N omor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah P ropinsi Sumatera Tengah. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 3. P asal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Kemudian, dalam faktur pajak tersebut juga harus diberikan keterangan PPN dibebaskan dan dasar. Angkutan merupakan sarana umum yang sering di pakaimasyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam. Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020. pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam. Pada dasarnya angkutan umum efisien terhadap penggunaan ruas jalan dibandingkan kendaraan pribadi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Penelitian ini dilakukanSedangkan menurut survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada 2019 menyebutkan, sebanyak 46,8 persen dari 62. Namun, sesuai undang-undang, dendanya cuma Rp 500. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 41 tahun 2020. Kegiatan Angkutan Udara salah satunya terdiri dari Angkutan Udara Niaga. 10. Larangan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan. Naskah Akademik RUU Perubahan UU LLAJ, Senin, 29 Juni 2020. Negara. Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan udara perintis dalam upaya memberikan stimulus bagi daerah-daerah guna peningkatan kegiatan ekonomi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. 000-Rp 1 juta per orang. Empat Undang-Undang Transportasi. Harapan agar proses pembentukan undang-undang dapat mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat masih belum terpenuhi, meskipun telah ada jaminan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur kewajiban dan larangan dan dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas jika tidak ditaati. 00 wib. Apakah itu jalan? Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara. Awal terjadinya Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara para pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Untuk masalah Perizinan, kita merujuk pada Pasal 173 ayat (1) UU LLAJ: “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. Tipe Dokumen. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. 74/2014”). Pasal 5 ayat (2) Undang -U ndang Dasar Negara Republik. 1. 2014. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan; 2. (1). UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. co. Mengenai angkutan barang dengan kendaraan umum diatur dalam Pasal 160 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan angkutan barang yaitu barang tidak berbahaya dan tidakTEMPO. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. , akan tetapi, harus dalam bentuk badan hukum seperti koperasi atau perseroan terbatas. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Angkutan umum terpilih jarang membawa masalah sosial yang besar, sebab menyangkut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan larangan mobil pribadi di atas 10 tahun di Jakarta. 2. Pasal 138 Undang-Undang No. CO, Jakarta - Pengemudi transportasi online menanggapi langkah Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang telah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440/1333/031/2005 tentang Kawasan. "Dana" yalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara. Penerapan sanksi 107 TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU. pasal 8 Undang-undang No. A. Namun masih tersandung Undang-undang yang tak mengatur larangan itu. Nomor. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2). Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Angkutan umum yang baik adalah angkutan yang memiliki pelayanan yang aman, cepat, murah dan efisien. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Jayapura. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana. Undang-Undang No. Contoh dari 7 R. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. Pasal 46. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan. 3 Pengertian Angkutan Umum . Jakarta -. TINJAUAN UMUM MENGENAI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN . SIM kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pasalnya, para pakar lalu lintas dan transportasi, yang diundang Komisi V DPR RI untuk memberi masukkan dalam Revisi Undang-Undang No. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 03/2012 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Apakah perusahaan penyedia jasa ojek online itu wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum atau tidak, itu bergantung pada model bisnis yang dijalankannya. 2Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlaluSementara bunyi lengkap Pasal 169 UU LLAJ adalah: (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan. Perkembangan selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut. Dalam implementasi program ini banyak masalah hukum yang timbul dan membuat bus ini tidak sah secara hukum berdasar Undang-Undang. Tematik. Belum Tersedia. Pengujian kendaraan bermotor. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang. Kendaraan umum jenis apa yang sering teman-teman sering gunakan? Yuk, ketahui jenis-jenis angkutan umum yang. tersedianya angkutan umum untuk orang dan/atau barang dalam wilayah kota/ kabupaten (Pasal 139 ayat 3). Fokus penelitian ini adalah penggunaan sepeda motorPengangkutan menurut Undang Undang No. 1585, jdih. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116. E. 16. Subjek. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah. Pengaturan Pengangkutan berbasis online diakui secara resmi sebagai moda pengangkutan umum yang diatur oleh undang-undang. 7. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan; 2. Namun sebelum larangan mobil pribadi di atas 10 tahun bakal dilarang ini muncul, Pemprov DKI sudah lebih dulu menerapkan aturan ini pada kendaraan umum. 1 BAB IKETENTUAN UMUM; 2 BAB IIASAS DAN TUJUAN; 3 BAB IIIRUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG; 4 BAB IVPEMBINAAN; 5 BAB VPENYELENGGARAAN; 6 BAB VIJARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Untuk mengurangi kemacetan, ia menyarankan pemerintah untuk membuat aturan wajib menggunakan angkutan umum. Angkutan Umum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kendaraan umum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis angkutan umum yaitu angkutan umum darat, angkutan umum laut dan angkutan umum udara, berikut penjelasan dari jenis-jenis angkutan umum sebagai berikut: 1. “Yang rugi juga kelak pemerintah jika banyak perusahaan transportasi umum yang terpuruk. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. dan mengetahui penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak mematuhi Pasal 126 Undang-Undang Nomor. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. TENTANG . ABSTRAK PERATURAN. Sanksi yang dimaksud adalah Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana setiap pelanggar ketentuan tentang karantina kesehatan dipidana satu tahun penjara dan denda maksimal Rp100 juta. Pemberian Izin Angkutan Penumpang. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pangkalan kendaraan bermotor umum yang. BAB I. Indonesia, Kementerian Perhubungan Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain. 4 Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya sesorang (pasal a. 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.